Inspektur Utama (Irtama) DPR RI Setyanta Nugraha. Foto: Jaka/jk

Inspektorat Utama (Ittama) DPR RI terus aktif mendorong implementasi rencana lima aksi ke semua unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Ini dipandang penting sebagai tindak lanjut dirilisnya Open Parliament oleh Ketua DPR RI beberapa waktu lalu. Inspektur Utama (Irtama) DPR RI Setyanta Nugraha menjelaskan, lima rencana aksi itu harus dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

Hal ini disampaikan Totok, sapaan akrab Setyanta, usai memberi sambutan dalam Workshop bertajuk Peningkatan Akuntabilitas DPR RI Melalui Implementasi Keterbukaan Parlemen. Workshop ini bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democarcy (WFD) dan Indonesian Parliamentary Center (IPC), di Kota Tangerang, Banten, Jumat (25/1/2019).

“Workshop ini tindaklanjut dari diluncurkannya Open Parliament pada 28 Agunstus 2018. Dalam peluncuran itu diamanatkan lima rencana aksi,” ungkap Totok. Kelima aksi itu, pertama, peningkatan kualitas tata kelola data dan pelayanan informasi legislasi. Kedua, peningkatan penggunaan teknologi informasi parlemen. Ketiga, penguatan keterbukaan informasi publik DPR RI. Dan keempat, penyusunan peta jalan Open Parliament Indonesia.

Selain itu, yang terakhir adalah penyusunan kelembagaan Open Parliament Indonesia. Di sinilah pentingnya masing-masing unit bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Dan pola kerja rencana lima aksi ini membutuhkan basis teknologi informasi yang memadai. Untuk itulah, Ittama berkepentingan mengundang beberapa unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI untuk mengikuti workshop ini yang digelar pada Jumat dan Sabtu dengan mengundang para ahli.

Ditambahkan Totok, semangat menggagas Open Parliament berawal dari kunjungan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon ke Parlemen Inggris tahun lalu. Sistem Open Parliament di Inggris sudah sangat memadai. Tertarik pada sistem itu, DPR RI pun mengundang WFD ke DPR RI untuk melakukan pendampingan bagaimana membangun sistem Open Parliament. WFD sendiri adalah organisasi nirlaba dari parlemen Inggris yang ingin mendukung parlemen dan NGO dalam implementasi Open Parliament.

“Ke depan kita akan mencari format yang lebih baik sehingga pola kerja sama ini jadi berkelanjutan. Utamanya tidak saja soal output tapi juga sistem, sehingga walau tak ada WFD kita bisa jalan. Kerja sama dengan WFD intinya menyegarkan kembali apa sih rencana lima aksi yang akan dilaksanakan. Harapan kami, bagaimana memastikan unit-unit kerja sudah melaksanakannya sesuai lima rencana aksi itu secara efektif dan akuntabel,” tutur Totok. (mh/sf)